Biar Komplit, Mari Menunggu Air dan Angin Oplosan

 

 Blending itu memang biasa terjadi di industri BBM, tapi kalau yang di-blend bukan di tempat yang resmi, dan dijual seolah-olah itu produk asli, itu jelas kejahatan! 

Garistebal.com- Masyarakat sekarang percaya isu pengoplosan BBM, wajar banget, kan? Seperti yang ditulis di Kompas (28/2/2025), kita semua jadi mikir, "Emangnya Pertamina nggak main-main nih, BBM dicampur-campur kayak koktail!" 

Saya coba kontak mbak Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga. Awalnya mbak Heppy bilang bahwa memang nggak ada pengoplosan.

"Gak ada pengoplosan kok, ini cuma injeksi warna dan zat aditif untuk meningkatkan performa produk," jawabnya.

Kurang baik hati apa Pertamina, saat kita beli Pertamax, dapat bonus warna-warni juga.

Sementara itu, para pengamat energi memiliki bahasa berbeda dengan masyarakat awam kayak saya. Mereka ngomong fuel liquid blending dan fuel solid blending. Kosa kata bagi kelompok langit terpelajar berpendidikan.

Saya sampaikan ke mbak Heppy bahwa Pertamina dan para pengamat energi itu kosa katanya nggak akan dimengerti sama orang biasa. 

"Ra popo sih mbak. Sing penting hak masyarakat untuk bingung tetap dihormati," jawabku.

Lalu banyak pula kaum penjilat kekuasaan yang kemudian menyalahkan masyarakat yang kebanyakan nonton berita. Ini bisa dipahami karena orang-orang yang mengurusi masalah ini merasa sudah menangani dengan cara yang kreatif.

Lalu saya ketemu tetangga. Saya tahu persis, ia tak pernah mengisi kendaraannya dengan pertalite. Bahkan ketika di Pom Mini sekalipun. Ia seperti mewakili masyarakat yang kelelahan dan kecewa, bukan cuma soal pengoplosan BBM, tapi juga soal skandal korupsi Pertamina yang katanya sudah bikin negara rugi Rp193,7 triliun pada 2023. 

Kalau dihitung-hitung, kalau korupsinya berlangsung selama lima tahun, bisa mencapai total Rp968,5 triliun! Itu jumlah yang bahkan bisa bikin kita kebingungan, 

“Rp968 triliun itu bisa beli apa aja ya? Pabrik es krim mungkin? Jika untuk memborong oseng-oseng gereh lombok ijo, kemudian dijadikan menu utama pertemuan seniman, pasti bisa bertahun-tahun," saya berpikir.

Masalah jadi berkembang. Saat ini kita sedang menunggu titik dimana  masyarakat takut mengisi air atau angin di SPBU Pertamina. Ketakutan karena di hatinya tersimpan pertanyaan: "Jangan-jangan itu juga oplosan! Mungkin airnya campuran air dari hujan, dan anginnya hasil racikan dari kipas angin SPBU? Wajar kok kalau masyarakat jadi paranoid.

Sampai-sampai, ada dugaan bahwa pengoplosan itu terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak, di mana RON 88 dicampur dengan RON 92 supaya jadi BBM RON 92. Ini jelas bukan masalah kecil.

Penyidik Kejaksaan Agung udah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Kita semua tinggal nunggu aja, semoga proses hukumnya nggak hilang kayak uang pajak kita yang hilang entah ke mana.

Sekarang mari kita bahas blending. Blending itu memang biasa terjadi di industri BBM, tapi kalau yang di-blend bukan di tempat yang resmi, dan dijual seolah-olah itu produk asli, itu jelas kejahatan! 

Begitu juga soal berapa banyak BBM oplosan yang sudah beredar sejak 2018? Ini harus jadi perhatian serius. Kalau nggak, jangan-jangan masyarakat yang sudah dirugikan malah diminta buat boikot bensin, padahal itu bukan solusinya.

Saat banyak yang menyalahkan masyarakat karena mudah terbawa isu, mereka lupa bahwa yang benar-benar salah itu adalah para pejabat pemerintah dan BUMN yang dibayar besar, dikasih bonus segunung, tapi tetap memilih korupsi sebagai jalan ninja. Lalu dengan berbaju Batik printing dengan bangga menyebut diri mereka bagian dari "BUMN berakhlak", sambil ngajarin moralitas ke masyarakat. Asu!!!!!

Jadi, kalau memang hulu pengadaannya sudah rusak, ya wajar saja subsidi BBM itu bocor. 

Dana kompensasi BBM yang segede gunung itu barangkali memang komponen terbesar dalam kerugian negara akibat skandal Pertamina. Dan, jangan lupa, itu semua berkat kebijakan "khas" Jokowi yang disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres). 

Bisa dibilang, dana kompensasi ini kayak dana hiburan negara yang berbiaya Rp 234 triliun dalam setahun, lebih besar dari anggaran pendidikan tinggi! 

“Dengan duit segitu, kita bisa bangun 1.500 rumah sakit kelas A, lho!” 

Penulis: Edhie Prayitno Ige, Jurnalis.